TribunBatam menyoroti perkembangan kasus hukum yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik Dadan dengan nilai estimasi mencapai Rp8.436.069.815 dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025–2026. Penyitaan tersebut menambah babak baru dalam perkara yang sebelumnya telah menjerat sejumlah mantan pejabat BGN dan pihak swasta.
Rolex hingga Mobil Masuk Daftar Aset
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menjelaskan bahwa penyidik menyita berbagai jenis aset dari Dadan. Barang tersebut antara lain satu jam tangan Rolex yang memiliki estimasi harga sekitar Rp300 juta dan satu unit Toyota Innova Zenix berwarna hitam.
Penyidik juga menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang. Temuan tersebut mencakup rupiah, dolar Amerika Serikat, serta dolar Singapura. Kejagung menemukan 240 ribu dolar AS di sebuah Suzuki Carry di Sentul City. Penyidik juga menyita 20 ribu dolar AS dan uang rupiah dari Honda WR-V serta Rp24,5 juta dari Toyota Avanza.
Total aset yang berkaitan dengan Dadan mencapai sekitar Rp8,43 miliar. Pembaca dapat melihat rincian penyitaan aset dalam laporan ANTARA yang memuat jenis kendaraan, uang tunai, serta barang bernilai yang telah masuk proses penyitaan.
Aset Tersangka Lain Juga Disita
Penyitaan tidak hanya menyasar Dadan. Penyidik juga mengambil sejumlah aset milik mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. Barang tersebut meliputi jam tangan Bell & Ross, perhiasan, cincin dengan batu safir, rubi, hessonite, serta beberapa batu permata lainnya.
Sementara dari tersangka Asep Yusuf Somantri, Kejagung menyita BMW 740 LI, Toyota Alphard, uang tunai 8.658 dolar AS, dan 1.800 dolar Singapura. Seluruh aset telah memperoleh persetujuan penyitaan dari ketua pengadilan negeri.
Menurut Kejagung, aset tersebut nantinya dapat berfungsi sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti apabila perkara berujung pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah penyitaan pada tahap penyidikan juga bertujuan menjaga aset agar tidak berpindah tangan selama proses hukum berjalan.
Kasus MBG Sudah Menjerat Tujuh Tersangka
Perkara dugaan korupsi MBG tidak hanya melibatkan satu atau dua orang.
Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka, mulai dari mantan pimpinan BGN, pejabat internal, hingga pihak swasta.
Tiga nama pertama yang mendapat status tersangka adalah Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Kejagung menetapkan ketiganya pada 3 Juni 2026 setelah penyidik mengantongi setidaknya dua alat bukti yang dinilai cukup. Penyidikan perkara sendiri berangkat dari surat perintah tanggal 29 Mei 2026.
Penyidik kemudian mengembangkan perkara hingga menjerat pihak lain, termasuk Asep Yusuf Somantri, Andri Mulyono, Glory Harimas Sihombing, serta Lalu Muhammad Iwan.
Tiga Klaster Dugaan Korupsi MBG
Kejagung membagi penyidikan perkara MBG ke beberapa jalur. Setidaknya terdapat tiga klaster utama, yakni dugaan pengaturan atau jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengadaan sepeda motor listrik, serta pengadaan perlengkapan makan atau ompreng.
Dalam klaster SPPG, penyidik menduga terjadi intervensi terhadap proses verifikasi dan adanya hubungan antara sejumlah pejabat dengan yayasan pengelola dapur. Kejagung juga mendalami dugaan pemberian akses titik SPPG kepada yayasan tertentu serta aliran uang kepada pihak yang terlibat.
Sementara pada sisi pengadaan, penyidik mendalami dugaan penggelembungan harga sejumlah barang, mulai dari sepeda motor listrik hingga beberapa perangkat pendukung operasional. Pemeriksaan saksi terus berlangsung untuk mengurai siapa yang mengambil keputusan, menerima keuntungan, atau mengetahui proses pengadaan tersebut.
Penyitaan Aset Jadi Bagian Penting Pengusutan
Penyitaan aset mempunyai arti penting dalam perkara korupsi karena penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada hukuman badan. Negara juga berupaya memulihkan kerugian keuangan apabila pengadilan nantinya membuktikan adanya tindak pidana.
Dalam konteks perkara MBG, nilai aset yang kini diamankan juga memberi penyidik ruang untuk menelusuri asal-usul kekayaan, aliran dana, hubungan transaksi, serta kemungkinan keterkaitan aset dengan dugaan tindak pidana.
Namun, penyitaan bukan berarti seluruh barang tersebut otomatis terbukti berasal dari korupsi. Status itu tetap harus memperoleh pembuktian melalui proses hukum. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku kepada seluruh tersangka sampai pengadilan mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Program Prioritas Membuat Kasus Jadi Sorotan
Kasus ini menjadi sorotan karena MBG merupakan program prioritas nasional dengan anggaran besar. Dugaan penyimpangan tak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik.
Kejagung sebelumnya menyatakan proses penyidikan berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung kehati-hatian serta asas praduga tak bersalah.
Sorotan publik kemungkinan akan semakin kuat ketika penyidik mulai menjelaskan secara lengkap nilai kerugian negara dan aliran keuntungan pada masing-masing klaster. Sejumlah saksi dari internal BGN, yayasan, pengelola SPPG, hingga pihak swasta juga telah masuk dalam rangkaian pemeriksaan.
Penyitaan aset senilai Rp8,43 miliar milik Dadan Hindayana akhirnya menjadi salah satu perkembangan penting dalam perkara tersebut. Kasus ini kini bukan sekadar membahas siapa yang menjadi tersangka, tetapi juga bagaimana aparat menelusuri aliran uang dan memulihkan aset negara apabila pengadilan kelak membuktikan terjadinya korupsi. Proses hukum berikutnya akan menentukan seberapa jauh jaringan perkara MBG berkembang dan siapa saja yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
