Aturan AI dalam RUU Hak Cipta Jadi Sorotan
Regulasi AI di Indonesia kembali mendapat perhatian. Praktisi HKI Ari Juliano Gema menyoroti sejumlah rumusan dalam RUU Hak Cipta. Ia menilai aturan baru perlu mengikuti perkembangan teknologi. Namun, setiap ketentuan tetap harus memiliki fungsi hukum yang jelas.
Sorotan tersebut muncul dalam Seminar RUU Hak Cipta di Era Digital dan AI: Apa yang Perlu Diperhatikan? yang digelar Asosiasi Konsultan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) di Jakarta pada 1 September 2026. Menurut laporan Hukumonline yang terbit 4 September 2026, Ari melihat kecenderungan memasukkan isu teknologi dan AI ke berbagai bagian RUU tanpa memastikan relevansinya terhadap prinsip dasar hak cipta.
Definisi Ciptaan Berbantuan AI Dipertanyakan
Salah satu bagian yang mendapat perhatian berkaitan dengan definisi ciptaan. Dalam rancangan tersebut muncul rumusan bahwa karya dapat dibuat tanpa atau dengan bantuan teknologi maupun kecerdasan artifisial. Ari menilai tambahan semacam itu tidak memberikan perubahan berarti terhadap substansi definisi.
Masalahnya bukan pada kebutuhan mengakui keberadaan AI. Teknologi generatif kini mampu membantu manusia membuat tulisan, gambar, musik, video, hingga materi promosi. Persoalan hukum muncul ketika undang-undang mencoba menyebut teknologi secara eksplisit tetapi belum memberikan batas yang cukup terang mengenai kontribusi manusia dalam proses penciptaan.
DPR sebelumnya menyatakan penyempurnaan RUU Hak Cipta mencakup definisi “Ciptaan” untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, termasuk karya yang lahir dengan atau tanpa bantuan AI. Rancangan tersebut juga memuat kriteria, syarat, serta standar etika penggunaan kecerdasan artifisial dalam proses penciptaan. Karena itu, ketepatan rumusan menjadi penting agar aturan baru tidak menciptakan ruang tafsir yang justru semakin luas.
Orisinalitas Karya Dinilai Lebih Penting
Menurut Ari, perhatian utama seharusnya mengarah pada orisinalitas karya berbantuan AI. Prinsip ini menjadi salah satu fondasi dalam hak cipta. Berbeda dengan paten dan desain industri yang banyak berbicara mengenai unsur kebaruan, hak cipta melihat hubungan antara suatu karya dengan kreativitas penciptanya.
Sebuah karya dapat memiliki unsur orisinal ketika lahir dari keterampilan, kreativitas, imajinasi, atau kemampuan pencipta dan kemudian hadir dalam bentuk nyata pada bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Karya tersebut juga perlu mencerminkan sifat khas dan pribadi dari penciptanya.
Konsep tersebut menjadi semakin rumit ketika seseorang memakai AI generatif. Pengguna dapat menulis prompt singkat lalu menerima sebuah karya dalam hitungan detik. Namun, pengguna lain mungkin menyusun konsep sendiri, merancang prompt secara terperinci, melakukan banyak koreksi, memilih bagian tertentu, kemudian mengubah hasil AI hingga mencerminkan keputusan kreatif manusia.
Dua proses tersebut tentu memiliki tingkat kontribusi manusia yang berbeda.
Dalam pembahasan sebelumnya, Ari juga menawarkan pendekatan “Uji 4 Langkah” untuk menilai orisinalitas karya generative AI. Pendekatan tersebut antara lain melihat siapa yang membuat rancangan atau prompt, apakah manusia melakukan koreksi, apakah hasilnya termasuk karya yang mendapat perlindungan hak cipta, serta apakah karya menunjukkan sifat khas dan pribadi dari orang yang merancangnya.
RUU Jangan Terlalu Ambisius Mengatur Teknologi
Perkembangan AI bergerak jauh lebih cepat dibandingkan proses pembentukan undang-undang. Model, fitur, serta pola pemanfaatan teknologi dapat berubah dalam waktu relatif singkat. Karena itu, aturan yang terlalu terikat pada istilah atau mekanisme teknis tertentu berpotensi cepat kehilangan relevansi.
Pendekatan berbasis prinsip bisa menjadi pilihan yang lebih tahan menghadapi perubahan teknologi. Undang-undang dapat memusatkan perhatian pada unsur pencipta, orisinalitas, hak ekonomi, hak moral, pemanfaatan karya sebagai data latih, transparansi, serta mekanisme ketika terjadi pelanggaran.
Aturan teknis yang lebih terperinci kemudian dapat mengikuti melalui regulasi turunan jika memang diperlukan.
Hal tersebut bukan berarti isu AI harus keluar dari RUU Hak Cipta. Penggunaan karya berhak cipta untuk melatih model AI tetap menghadirkan pertanyaan mengenai izin, atribusi, kompensasi, dan penggunaan wajar. Ari sebelumnya juga menilai kepentingan pengembang AI dan pencipta perlu mendapatkan ruang yang seimbang dalam aturan mengenai penggunaan karya sebagai data latih.
Peran Konsultan HKI Bisa Diperluas
Revisi UU Hak Cipta turut membuka pembahasan mengenai posisi konsultan HKI. Selama ini, masyarakat lebih sering mengenal konsultan HKI sebagai pihak yang membantu pencatatan, pendaftaran, atau pengurusan berbagai kepentingan administratif kekayaan intelektual.
Padahal, perkembangan platform digital menciptakan kebutuhan yang jauh lebih luas.
Ari mendorong agar konsultan HKI dapat mengambil peran dalam memberikan penilaian terhadap mekanisme perlindungan hak cipta yang diterapkan oleh platform digital. Dengan cakupan semacam itu, konsultan tidak hanya hadir ketika pemilik karya memerlukan pengurusan administrasi, tetapi juga dapat membantu menilai sistem perlindungan yang tersedia dalam suatu layanan digital.
Peran tersebut dapat mencakup penilaian atas sistem pelaporan pelanggaran, penanganan konten, perlindungan pemegang hak, hingga mekanisme kepatuhan platform.
Kebutuhan ini semakin relevan karena pelanggaran hak cipta di ruang digital dapat berlangsung dalam skala besar dan melintasi banyak platform. Kreator juga menghadapi bentuk pemanfaatan karya yang semakin beragam, mulai dari unggahan ulang, modifikasi, penyebaran tanpa izin, sampai penggunaan konten untuk melatih sistem AI.
Tantangan Menyeimbangkan Kreator dan Inovasi
Revisi UU Hak Cipta pada akhirnya perlu menjawab dua kepentingan besar. Pencipta membutuhkan perlindungan terhadap karya, identitas kreatif, dan manfaat ekonomi. Pada saat yang sama, pengembang teknologi membutuhkan kepastian hukum agar inovasi tidak terhambat oleh ketentuan yang terlalu kabur atau memiliki cakupan berlebihan.
DPR telah menempatkan AI sebagai salah satu isu penting dalam pembaruan UU Hak Cipta. Pada Maret 2026, Baleg DPR menyetujui harmonisasi RUU tersebut, termasuk penyempurnaan definisi ciptaan dan pengaturan karya yang melibatkan AI. Informasi mengenai proses legislasi tersebut juga dapat dilihat melalui laman resmi DPR RI.
Proses revisi menjadi kesempatan untuk membangun aturan yang lebih adaptif terhadap dunia digital. Namun, semakin luas cakupan suatu regulasi, semakin penting pula ketelitian dalam memilih norma yang benar-benar dibutuhkan.
Pengaturan yang efektif tidak harus menyebut seluruh perkembangan teknologi secara terperinci. Hal yang lebih penting ialah memastikan prinsip hak cipta tetap kuat, kontribusi manusia dapat dinilai secara masuk akal, serta setiap pihak memahami hak dan tanggung jawabnya.
Penguatan peran konsultan HKI juga dapat menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Dengan kompetensi yang semakin relevan terhadap teknologi dan platform digital, konsultan tidak hanya berperan saat seseorang hendak mencatatkan kekayaan intelektual, tetapi juga membantu mencegah persoalan sebelum berkembang menjadi sengketa.
Pembahasan RUU Hak Cipta menunjukkan bahwa AI bukan hanya persoalan teknologi. Isu ini juga menyangkut status pencipta dan orisinalitas karya. Selain itu, tanggung jawab platform digital turut menjadi perhatian.
Karena itu, aturan perlu disusun secara fokus dan tepat. Tujuannya agar UU Hak Cipta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan industri kreatif.
